STUDI TENTANG KEMISKINAN DI NEGERI LOHIATALA KECAMATAN KAIRATU BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Ujian Sarjana Pada Program Studi Sosiologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
OLEH
AHMAD GUNAWAN
NIM:2007-24-009
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
2012
BAB I
PENDAHULUAN
- LATAR BELAKANG
Saat Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan Nasional di segala bidang, dimana pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kedamaian abadi dan kesejateraan sosial.
Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun secara tidak lansung melalui program pembangunan dari yang bertujuan untuk mengurangi kasus kemiskinan. Program tersebut seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Lansung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), konfensasi BBM, dan lain-lain. Namun bantuan-bantuan tersebut belum efektif, karena masyarakat hanya menerima langsung dan tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupan mereka.
Pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yang berkembang secara tesis dan antitesis yang perkembangannya mengikuti wacana teori dan aksi secara berulang-ulang. Pada tahap pertama muncul teori modernisasi yang berada dalam kerangka teori evolusi. Teori ini muncul di Amerika Serikat yang mengaplikasikannya dalam program Marshal Plan. Karena ada ketidakpuasan terhadap pola pembangunan ini, maka kemudian lahir teori ketergantungan (dependency theory) yang memiliki sisi pandang dari negara-negara dunia ketiga yang berada dalam posisi tergantung terhadap negara-negara maju. Terakhir, untuk cara pandang yang lebih sempurna, lahir teori sistem dunia (the world system theory), dimana dunia dipandang sebagai sebuah sistem yang sangat kuat yang mencakup seluruh negara di dunia, yaitu sistem kapitalisme.
- Kemiskinan Dari Pandangan Teori Moderenisasi
Modernisasi yang mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik tak jarang menghadapi resistensi yang tak kecil. Cara pandang yang sempit dan tingkat kesulitan yang tinggi menerima cakrawala berpikir baru, adalah sekelumit catatan yang sangat berarti untuk diperhatikan. Mengingat pada masyarakat mekanik yang berwatak tradisional telah terbangun sebuah formasi sosial yang telanjur mapan. Sehingga, ada kalanya pembangunan tidak direspon positif dengan segenap aspeknya. Yang pada tingkat tertentu tak hanya memunculkan stagnasi pembangunan, tapi bahkan membawa akibat buruk berupa kebangkrutan budaya. Berbeda dari masyarakat organik yang berubah pasca-berlangsungnya industrialisasi yang telah membawa dampak yang sangat besar dalam masyarakat. Kecenderungan untuk bersikap rasional dan berkembang dalam lingkungan yang lebih majemuk, telah merekonstruksi formasi sosial lama pada pola baru yang lebih mampu mengakomodasi pandangan-pandangan baru yang sebelumnya di masyarakat mekanik menghadapi resistensi. Bahwa telah terjadi pergesaran, hal itu memang menjadi kemutlakan. Yang menjadi soal sesungguhnya, tidak pada perubahan itu sendiri. Karena perubahan dalam bentuk kehidupan apapun adalah realitas niscaya yang menjadi penting dalam konteks ini adalah, sejauh mana perubahan yang berlangsung dalam masyarakat memberikan dampak yang positif di banyak segi menyangkut kemanusiaan dan pada saat yang sama, membangun sikap kritis atas setiap pergeseran yang memberikan implikasi negatif kemanusiaan. Sementara perubahan adalah tetap perubahan yang tak mungkin ditolak. Perspektif teori Modernisasi Klasik menyoroti bahwa negara Dunia Ketiga merupakan negara terbelakang dengan masyarakat tradisionalnya. Sementara negara-negara Barat dilihat sebagai negara modern. McClelland menyarankan agar Dunia Ketiga mengembangkan dirinya untuk memiliki nilai-nilai kebutuhan berprestasi yang dimiliki Barat untuk menumbuhkan dan mengembangkan kaum wiraswasta modernnya. Artikel diatas, menggambarkan keinginan kuat masyarakat untuk mengadaptasi nilai-nilai “gaya hidup” Barat sebagai identitas modernnya. Secara kasat mata dapat dikatakan telah terjadi proses homogenisasi budaya dunia. (fastfood) dengan hanya mencontoh (akulturasi) atau melakukan “cultural borrowing” (westernisasi). Hal ini sejalan dengan aliran pemikiran yang berakar pada perspektif fungsionalisme maka aliran modernisasi memiliki ciri-ciri dasar antara lain: ”Sumber perubahan adalah dari dalam atau dari budaya masyarakat itu sendiri (internal resources) bukan ditentukan unsur luar”.
Modernisasi pada artikel diatas digambarkan tidak hanya menyentuh wilayah teknis, tetapi juga menyentuh nilai-nilai, adanya karakteristik ditemukan sebagian dari ciri-ciri manusia modern sebagaimana menurut Alex Inkeles (1969-1983) dalam teorinya “Manusia Modern”, yaitu :
- Sikap membuka diri pada hal-hal yang baru.
- Tidak terikat (bebas) terhadap ikatan institusi maupun penguasa tradisional.
- Percaya pada keampuhan ilmu pengetahuan
- Menghargai ketepatan waktu
- Melakukan segala sesuatu secara terencana
Bila dalam teori Modernisasi Klasik, tradisi dianggap sebagai penghalang pembangunan, dalam teori Modernisasi Baru, tradisi dipandang sebagai faktor positif pembangunan. Sebagaimana digambarkan pada artikel tersebut, masyarakat tradisional Indonesia pada dasarnya memiliki ciri yang dinamis, mengolah “resistensi” serbuan budaya Barat sesuai dengan tantangan inetrnal dan kekuatan eksternal yang mempengaruhinya. Hal ini sejalan dengan pandangan Michael R. Dove dalam kajiannya tentang Indonesia, bahwa budaya tradisional merupakan sesuatu yang dinamis dan selalu mengalami perubahan, mampu melakukan penyesuaian dengan baik terhadap kondisi lokal. Teori ini merumuskan implikasi kebijakan pembangunan yang diperlukan untuk membangun Dunia Ketiga sebagai keterkaitan antara negara berkembang dengan negara maju akan saling memberikan manfaat timbal balik, khususnya bagi negara berkembang. Teori Modernisasi, klasik maupun baru, melihat permasalahan pembangunan lebih banyak dari sudut kepentingan Amerika Serikat dan negara maju lainnya.
Kemiskinan dalam konteks teori moderinsasi adalah keberadaan tradisionalitas yang seringkali menjadi hambatan pembangunan itu sendiri. Negara Dunia Ketiga merupakan negara terbelakang dengan masyarakat tradisionalnya. Dunia Ketiga mengembangkan dirinya untuk memiliki nilai-nilai kebutuhan berprestasi yang dimiliki Barat untuk menumbuhkan dan mengembangkan kaum wiraswasta modern menggambarkan keinginan kuat masyarakat untuk mengadaptasi nilai-nilai “gaya hidup” Barat sebagai identitas modernnya.
- Kemiskinan Dari Pandangan Teori Ketergantungan
Teori Dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili “suara negara-negara pinggiran” untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya dan intelektual dari negara maju. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori ini mencermati hubungan dan keterkaitan negara pinggiran dengan negara sentral di Barat sebagai hubungan yang tak berimbang dan karenanya hanya menghasilkan akibat yang akan merugikan negara pinggiran. Negara sentral di Barat selalu dan akan menindas negara pinggiran dengan selalu berusaha menjaga aliran surplus ekonomi dari negara pinggiran ke negara sentral. Bila teori Dependensi Klasik melihat situasi ketergantungan sebagai suatu fenomena global dan memiliki karakteristik serupa tanpa megenal batas ruang dan waktu. Teori Dependensi Baru melihat melihat situasi ketergantungan tidak lagi semata disebabkan faktor eksternal, atau sebagai persoalan ekonomi yang akan mengakibatkan adanya polarisasi regional dan keterbelakangan. Ketergantungan merupakan situasi yang memiliki kesejarahan spesifik dan juga merupakan persoalan sosial politik.
Pada artikel diatas, dalam konteks pembangunanisme, konsep Gramsci memang sangat dekat dengan dasar pemikiran teori dependensi (Cardoso), termasuk imperialisme struktural (Johan Galtung) dan imperialisme kultural (Herbert Schiller). Menurut Cardoso sebagai tokoh utama teori Dependensi Baru, negara Dunia Ketiga tidak lagi hanya semata bergantung pada asing, tetapi sebagai aktor yang aktif yang secara cerdik berusaha untuk bekerja sama dengan modal domestik dan modal internasional. Konsep ini dapat menjelaskan sekalipun dalam era globalisasi wajah lain dari kapitalisme internasional telah melakukan penetrasi kultural ke segala mata angin dunia, maka seharusnya ekspresi kebudayaan dunia akan bermuka tunggal dalam satu kontrol. Seluruh ekspresi kebudayaan termasuk ekspresi simboliknya akan mengacu pada ekspresi dominan dalam nama pasar. Tidak ada celah lagi untuk menjadi independen. Namun kenyataannya masyarakat secara cerdik memanfaatkan intrusi pasar itu menjadi terobosan identitas.
Teori dependensi berbicara tentang kapitalisme dan eksploitasi sebagai penyebab kegagalan negara pinggiran Frank menyajikan lima tesis tentang dependensi, yaitu terdapat kesenjangan pembangunan antara negara sentral dan pinggiran, pembangunan pada negara satelit dibatasi oleh status negara satelit tersebut.
Kemampuan negara satelit dalam pembangunan ekonomi terutama pembangunan industri kapitalis meningkat pada saat ikatan terhadap negara sentral sedang melemah. Pendapat ini merupakan antitesis dari modernisasi yang menyatakan bahwa kemajuan negara dunia ketiga hanya dapat dilakukan dengan hubungan dan difusi dengan negara maju. Tesis ini dapat dijelaskan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu “isolasi temporer” yang disebabkan oleh krisis perang atau melemahnya ekonomi dan politik negara sentral. Frank megajukan bukti empirik untuk mendukung tesisnya ini yaitu pada saat Spanyol mengalami kemunduran ekonomi pada abad 17, perang Napoleon, perang dunia pertama, kemunduran ekonomi pada tahun 1930 dan perang dunia kedua telah menyebabkan pembangunan industri yang pesat di Argentina, Meksiko, Brasil dan Chili. Pengertian isolasi yang kedua adalah isolasi secara geografis dan ekonomi yang menyebabkan ikatan antara “sentral-satelit” menjadi melemah dan kurang dapat menyatukan diri pada sistem perdagangan dan ekonomi kapitalis.
Negara yang terbelakang dan terlihat feodal saat ini merupakan negara yang memiliki kedekatan ikatan dengan negara sentral pada masa lalu. Frank menjelaskan bahwa pada negara satelit yang memiliki hubungan sangat erat telah menjadi “sapi perah” bagi negara sentral. Negara satelit tersebut hanya sebatas sebagai penghasil produk primer yang sangat dibutuhkan sebagai modal dalam sebuah industri kapitalis di negara sentral. Eksploitasi yang menjadi ciri khas kapitalisme menyebabkan menurunnya kemampuan berproduksi pertanian di negara satelit. Ciri pertanian subsisten pada negara terbelakang menjadi hilang dan diganti menjadi pertanian yang kapitalis. Frank telah memberikan alasan dari kegagalan negara pinggiran untuk maju seiring dengan negara sentral. Kegagalan ini disebabkan oleh adanya eksploitasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang dilakukan oleh negara sentral. Santos mengamsusikan bahwa bentuk dasar ekonomi dunia memiliki aturan-aturan perkembangannya sendiri, tipe hubungan ekonomi yang dominan di negara sentral adalah kapitalisme sehingga menyebabkan timbulnya saha melakukan ekspansi keluar dan tipe hubungan ekonomi pada negara pinggiran merupakan bentuk ketergantungan yang dihasilkan oleh ekspansi kapitalisme oleh negara sentral. Santos menjelaskan bagaimana timbulnya kapitalisme yang dapat menguasai sistem ekonomi dunia. Keterbatasan sumber daya pada negara maju mendorong mereka untuk melakukan ekspansi besar-besaran pada negara miskin. Pola yang dilakukan memberikan dampak negatif berupa adanya ketergantungan yang dialami oleh negara miskin. Negara miskin akan selalu menjadi negara yang terbelakang dalam pembangunan karena tidak dapat mandiri serta selalu tergantung dengan negara maju.
Apabila kita lihat, tampak bahwa teori dependensi memiliki kecenderungan untuk mempersoalkan kapitalisme sebagai penyebab kemiskinan dan kegagalan pembangunan di negara pinggiran. Eksploitasi sumber daya alam serta proses pertukatan yang tidak seimbang antara negara sentral dan negara pinggiran menyebabkan tidak seimbangnya keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing kelompok negara.
Untuk mencapai tujuan nasional harus dilaksanakan segala sektor kehidupan bangsa. Sektor-sektor pembangunan tersebut antara lain sektor politik, sektor ekonomi, sektor budaya, sektor hukum, sektor ilmu pengetahuan, sektor teknologi dan sektor keamanan. Guna untuk mencapai semuanya diperlukan peran Negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik dibidang kesejahteraan.
Sebagaimana diketahui, kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan demikian, kondisi yang menunjukan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Oleh sebab itu, wajar apabila kemiskinan dapat menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat individual dan sektoral dalam kenyataannya sering justru menghasilkan kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan dan lain-lain). Lemahnya kapital sosial pada giliranya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Kondisi kapital sosial masyarakat yang melemah secara memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-peminpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil dan tidak transparan, sehingga menimbulkan kecurigaan, ketidak pedulian di masyarakat.
Untuk dapat melakukan serangkaian aktivitas perubahan dan perbaikan didalam masyarakat yang mengalami masalah sosial tersebut. Perlu dipahami berbagai hal yang berkaitan dengan seluk beluk permasalahannya. Bagi masalah kemiskinan yang akan ditampilkan sebagai contoh kasus, semestinya perlu dipahami paling tidak kondisi, instensitas dan komplikasi yang terjadi disamping tentu saja faktor-faktor yang melatarbelakangi masalah tersebut.
Masalah kemiskinan hanya dapat dituntaskan apabila pemerintah melakukan kebijakan serius yang memihak kepada masyarakat miskin. Namun kebijakan yang dibuat justru sering kali kurang memihak, sehingga semakin memperburuk kondisi masyarakat. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan interpensi semua pihak secara bersamaan dan terkoordinir. Namun pada kenyataannya, penanganan selama ini cenderung persial dan tidak berkelanjutan. Para dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal, terutama wawasan pedesaan, dalam kehidupan masyarakat yang dapat terjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur untuk itu diperlukan perubahan-perubahan yang bersifat sistemik dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Kerja keras pemerintah sangat dibutukan demi tercapainya kesejahteraan sosial baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, Pertanian dan sosial kebudayaan demi tercapainya amanah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam implementasi dari pemerintah sangat diharapkan untuk perlu adanya optimalisasian kinerja sehingga berbagai macam program yang dicanangkan dapat berjalan dengan baik demi mencapai tujuan dan cita-cita bersama.
Apabila sebuah daerah tingkat kemiskinan tinggi, maka sangat berpotensi munculnya masalah-masalah sosial seperti pencurian, pencopetan, pembunuhan dan lain-lain. Hal ini sangat sering terjadi di Negara kita yang tercinta ini. Bila persoalan tersebut masih saja terjadi, maka pemerintah belum mampu untuk menjalankan amanah Undang-Undang Dasar tersebut karena masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan kelayakan hidup dalam kehidupannya.
Negeri Lohiatala merupakan salah satu Negeri yang ada di Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. Negeri tersebut sangat keterbelakangan diberbagai hal terutama Sumber Daya Manusia. Ditambah lagi dengan kurang adanya perhatian pemerintah setempat sehingga sampai sekarang Negeri tersebut masih mengalami kemiskinan, dengan demikian perlu adanya perhatian serius dari berbagai pihak terutama pemerintah agar kemiskinan tersebut dapat diminimalisir dengan baik.
Mata pencaharian utama bagi masyarakat Negeri Lohiatala adalah dibidang pertanian. Hal ini sangat perlu adanya sentuhan-sentuhan pemerintah semaksimal mungkin terutama memberikan bantuan-bantuan serta memberikan pendampingan dibidang pertanian sehingga potensi yang dimiliki masyarakat pada Negeri tersebut dapat terkelola dan termanfaatkan dengan baik. Apabila hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka kesejahteraan dapat dinikmati oleh masyarakat Negeri tersebut. Karena harapan dan mimpi mereka selama ini adalah bagaimana menemukan kehidupan yang layak seperti Negeri-Negeri lain yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada umumnya.
Kemiskinan dapat melanda Negeri tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor penting diantaranya sangat minimnya tingkat pendidikan, perputaran perekonomian yang kurang maksimal, pemanfaatan lahan yang kurang efisien dan jalur akses perekonomian yang agak jauh dan sangat minimnya infrastruktur Desa sehingga mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan yang tinggi di Negeri tersebut. Dengan adanya persoalan-persoalan yang dimaksud, maka masyarakat sangat terbebani oleh hidup dan kehidupan yang pada akhir-akhir ini biaya kebutuhan pokok yang semakin melonjak seperti beras, gula pasir dan lainnya.
Implementasi pemerintah dalam hal ini melakukan pemberdayaan bagi masyarakat miskin sampai sekarang belum berjalan dengan baik, hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya perhatian penuh dari pemerintah setempat ditambah lagi dengan minimnya semangat dan respon masyarakat terhadap program pemerintah sehingga sampai sekarang masih terbengkalai. Adapun beberapa program pemerintah dalam rangka mengembangkan pemberdayaan masyarakat Negeri Lohiatala adalah pengelompokan masyarakat tani, pemberian modal usaha, pemberian bibit dan lain sebagainya.
Sampai sekarang program-program tersebut tidak berjalan karena kurang adanya kontroling pemerintah yang baik, kemudian pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat yang masih minim, sehingga dianggap kurang bermanfaat dari program-program tersebut. Kemudian Sumber Daya Manusia yang ada di Negeri tersebut masih minim sehingga mengakibatkan kurang efektifitas dan efisien dalam upaya meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi. Dengan demikian perlu adanya pendampingan penuh dari berbagai pihak baik itu dari pemerintah maupun akademisi dan lain sebagainya, demi kesejahteraan masyarakat yang selama ini mereka impikan.
Kemiskinan yang dimaksud adalah sebagian besar masyarakat Negeri Lohiatala tidak memiliki pekerjaan yang tetap, shingga perekonomian mereka di bawah standar, kemudian tingkat pendidikan yang masih jauh di bawah standar bila dibandingkan dengan Negeri atau Desa lain yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukan saja kedua masalah tersebut saja akan tetapi ada banyak hal yang dapat mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan, hal yang dimaksud adalah proses pembangunan yang masih belum menyentuh dengan baik, seperti infrastruktur Desa, dalam hal ini belum ada Baileo, kemudian Kantor Desa dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat di manfaatkan, dan sarana-sarana lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
Jadi intinya bahwa kemiskinan di Negeri Lohiatala yaitu minimnya Sumber Daya Manusia, perputaran perekonomian yang belum maksimal, minimnya Infrastruktur Desa/sarana umum yang belum memadaiserta akses jalan, kemudian proses pembangunan yang belum menyentuh dengan baik. Kenyataan itu bagi penulis tertarik untuk di teliti guna dapat di identifikasi berbagai hal yang dilihat dari sisi Studi Ilmu Sosiologi dengan judul “Kemiskinan di Negeri Lohiatala Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat”.
- PERMASALAHAN DAN PEMBATASAN MASALAH
- Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :
- Bagaimana gambaran kemiskinan di Negeri Lohiatala Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat?
- Apa saja faktor penyebab kemiskinan di Negeri Lohiatala Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat ?
- Apa saja upaya penanggulangan kemiskinan di Negeri Lohiatala Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat?
- Pembatasan Masalah
Untuk tidak terjadi kesimpangsiuran dalam proses penelitian, maka penulis membatasi masalah pada :
- Gambaran kemiskinan di Negeri Lohiatala
- Faktor penyebab kemiskinan di Negeri Lohiatala
- Upaya penanggulangan kemiskinan di Negeri Lohiatala
- TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
- Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian kemiskinan di Negeri Lohiatala adalah:
- Mengetahui tentang gambaran kemiskinan yang terjadi terhadap masyarakat yang ada di Negri Lohiatala.
- Mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan yang terjdi di tenga-tengah masyarakat Negeri Lohiatala.
- Mengetahui upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Negeri Lohiatala.
- Kegunaan Penelitian
Kegunaan dalam penelitian ini adalah :
- Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Sebagai bahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Politik dan Ilmu Sosiologi.
- KERANGKA TEORI
Kemiskinan adalah istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhan pun tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik. Suatu keadaan ekonomi yang ditandai dengan ketidak sanggupan untuk membeli barang dan jasa yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan pribadi. Kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang tidak memiliki sejumlah harta benda atau uang. Kemiskinan absolut atau kemiskinan mengacu pada tidak mampunya membeli kebutuhan dasar manusia, yang biasanya mencakup air bersih dan segar, gizi, perawatan kesehatan, pendidikan, pakaian dan tempat tinggal. Sekitar 1,7 miliar orang diperkirakan hidup dalam kemiskinan absolut saat ini. Kemiskinan relatif mengacu pada tingkat kurang biasa atau diterima secara sosial sumber daya atau pendapatan dibandingkan dengan orang lain dalam masyarakat atau suatu Negara.
Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental ataupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat penting bagi perjuangan bangsa untuk dapat mengatasinya sehingga menciptakan masyarakat adil dan makmur. Jika tingkat pendapatannya tinggi maka bukan termasuk golongan miskin, sebaliknya jika tingkat pendapatannya rendah maka dapat digolongkan miskin. Kebutuhan relatif perkeluarga berdasarkan pada kebutuhan minimal yang harus dipenuhi sebuah keluarga agar dapat melangsungkan kehidupannya secara sederhana tetapi memadai sebagai warga masyarakat yang layak. Tolak ukurnya adalah kebutuhan pokok antara lain pangan, sandang, dan papan yang cukup dan memadai.
Strategi pembangunan dalam menangani kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh pendekatan dalam latar belakang dan sumber masalahnya. Apabila kemiskinan dapat dilihat sebagai akibat cacat dan kelemahan individual, maka strategi yang digunakan untuk pemecahannya akan lebih ditekankan pada usaha untuk mengubah aspek manusia sebagai individu atau warga masyarakat. Sementara itu, apabila kemiskinan dianggapa merupakan akibat kelemahan struktur dan sistem, maka strategi penanganan kemiskinan lebih dititik beratkan pada perubahan sistem dan perubahan struktural.
Dalam hal perbedaan konsep kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural, kemiskinan alamiah pada umumnya dicoba diatasi dengan berbagai pembangunan prasarana fisik, pemasukan modal dan pengenalan tekhnologi baru. Sedangkan kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural dicoba diatasi melalui berbagai perubahan struktural, perubahan kelembagaan dan perubahan diberbagai bentuk hubungan sosial ekonomi.
Dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat desa, Long (1977:144) mengatengahkan adanya dua pendekatan utama, improvement approach dan transformasion approach (peningkatan mendekati dan transformasion pendekatan). Dalam penerapannya untuk masyarakat desa, khusus masyarakat pertanian, improvement approach dimaksudkan sebagi usaha untuk memperbaiki secara berangsur-angsur cara kerja pertanian dengan jalan menggerakkan petani dari segi psikologis dan teknis guna meningkatkan produksi tanpa perubahan radikal dalam sistem sosial tradisional.
Sedangkan menurut Dixon (1990:59) dalam rangka peningkatan taraf hidup, maka ia membedakan adanya tiga bentuk strategi yaitu strategi teknokratik, reformis, dan radikal. Strategi teknokratik, bertujuan untuk peningkatan produksi dengan demikian sasaran utamanya adalah lapisan yang memungkinkan peningkatan produksi secara cepat dan efisien yaitu elit desa dan pemilik tanah luas. Strategi reformis, bertujuan untuk melakukan redistribusi pendapatan disamping peningkatan produksi, untuk itu strategi ini mengambil sasaran utama petani menengah dan petani progresif dalam masyarakat desa. Strategi radikal sesuai dengan namanya, mempunyai tujuan utama melakukan perubahan struktural dan institusional dalam rangka mempercepat terjadinya redistribusi kewenangan politik, kekayaan dan produksi. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila kelompok sasaran strategi yang terakhir tersebut adalah petani kecil, petani tak bertanah dan buruh tani.
Menurut Chambers dapat dilihat dari ketidak mampuan atau tidak dimilikinnya tabungan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen, atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga miskin itu. Kerentanan ini sering menimbulkan poverty rackets atau (roda penggerak kemiskinan) yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan aset produksinya sehingga mereka menjadi makin terpuruk dilembah kemiskinan. Sedangkan, ketidakberdayaan umumnya berkaitan dengan ketidakmampuan dan lemahnya posisi tawar menawar keluarga miskin, baik dalam kegiatan perdagangan maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sebuah keluarga miskin yang masuk dalam perangkap kemiskinan, niscaya mereka akan kesulitan mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki karena adanyan tekanan-tekanan yang sifatnya struktural.
Samuel P. Huntington menyatakan bahwa kaum miskin yang tinggal di pedesaan adalah petani dan buruh tani yang hidup pada tingkat subsistens dan di bawah subsistens (subsistence). Termasuk golongan ni adalah mereka yang memiliki, menyewa, menggarap atas dasar perjanjian hasil lahan-lahan yang hampir tidak cukup untuk menghidupi diri mereka sendiri beserta keluarga atau mereka yang tidak memiliki lahan dan hidupnya tergantung pada upah kecil yang mereka peroleh sebagai buruh. Di daerah perkotaan yang dimaksud dengan golongan miskin adalah mereka yang berpendidikan atau berketerampilan rendah atau tidak berpendidikan atau berketerampilan sama sekali, dengan upah yang rendah tanpa kemungkinan untuk mendapat kedudukan yang lebih baik. Mereka sebagian besar bekerja pada perusahaan-perusahaan manufaktur dan jasa kecil-kecilan atau sebagai pembantu rumah tangga, buruh bangunan, kuli angkut dan muat barang atau sebagai buruh lainnya tidak dapat memerlukan keterampilan. Termasuk juga dalam kelompok ini mereka yang hidup pas-pasan sebagai penjual barang bekas atau mereka yang melakukakn pekerjaan terlarang kecil-kecil seperti mencuri, melacurkan diri peminta-minta dan yang lainnya (Huntington, 1994).
Menurut Sar. A. Levitan (1989) kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang di butuhkan untuk mencapai suatu standart hidup layak. Kemiskinan menurut Bradley R. Schiller kemiskinan adalah ketidak sanggupan untuk mendapat barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas dan menurut Emil Salim, kemiskinan adalah biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Sedangkan menurut John Friedman kemiskinan di definisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) : modal, kesahatan, dan lain-lain.
Masalah kemiskinan pada dasarnya adalah persoalan tingkat penghasilan dan kebutuhan hidup seseorang, keluarga atau kelompok penduduk. Emil Salim (1984:26) mengambarkan defenisi kemiskinan adalah “sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup pokok tersebut seperti pangan, sandang dan papan/tempat berteduh”.
Sedangkan menurut Schiller (1979), kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Dalam kaitan dengan itu bahwa persoalan kemiskinan berkaitan erat dengan konsep atau program pemberdayaan. Ada berapa pandangan tentang kemiskinan, salah satunya Nashier berpendapat Pertama ; kemiskinan adalah berkaitan dengan nasib atau takdir diluar kemampuan manusia. Kedua ; melihat kemiskinan disebabkan oleh pendidikan rendah, kekurangan gizi dan lainnya. Ketiga : kemiskinan karena pengawasan yang lemah sehingga menimbulkan korupsi, manajemen tidak efektif dan hukum tidak jalan. Keempat: kemiskinan karena adanya penghisapan uang rakyat oleh penguasa dan cenderung menipu rakyat. Kelima: kemiskinan karena adanya ketidak adilan tataran sosial, ekonomi, politik, budaya. Dari berbagai para ahli ditinjau dari berbagai dimensi tentang pengertian kemiskinan adalah:
- Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan hidup pokok yang paling minimum.
- Ketidak mampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam masyarakat.
- Terjadinya kesenjangan sosial di dalam masyarakat.
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): mengukur kemiskinan berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahterara I (KS 1). Kriteria Keluarga Pra KS yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 m2 per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan. Menurut Prof. Sayogyo: tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan (dikutip dalam BKKBN 1996). Menurutnya untuk daerah pedesaan dengan katagori :
- Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
Daerah perkotaan:
- Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- Defenisi Konsep
Kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan).
Identifikasi Kemiskinan
- Absolut
Menurut Nugroho, kemiskinan Absolut adalah kemiskinan yang menunjukkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan paling mendasar untuk bisa bertahan hidup layak sebagai manusia. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah sandang, pangan, dan papan. Untuk mengatasi hal tersebut di zaman modern ini banyak Negara yang mengalokasikan dananya yang disebut dengan istilah welfare fund (kesejahteraan membiayai).
- Struktural
Pengertian kemiskinan struktural. Kemiskinan Struktural adalah suatu kelompok masyarakat (biasanya terjadi pada Negara berkembang) disebut berada pada tingkat kemiskinan struktural karena secara struktur, hidup pada kemiskinan. Struktur itu, sulit melepaskan diri dari kemiskinan antara lain karena modal yang tidak ada, pendidikan yang rendah, dan aspek lainnya yang dapat mengangkat derajat kemiskinan pun tidak ada. Dalam ekonomi pembangunan, hal ini disebut juga sebagai vicious circle (lingkaran setan). Untuk itulah berbagai bantuan sangat diperlukan untuk mengubah struktur tersebut.
Menurut Prof. Selo Soemardjan (1980:5) Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang di derita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya (dikutip dalam Alfian et al (eds) kemiskinan struktural. Hal 9.).
- Kemiskinan Relatif
Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah memenuhi kebutuhan dasar minimnya tetapi masih lebih jauh rendah dibandingkan masyarakat sekitarnya (lingkungan). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawa, maka akan semakin besar jumlah penduduk yang dapat dikategorikn miskin, sehingga kemiskinan relative erat hubungan dengan maslah distribusi pendapatan. Menurut Todaro (1997) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh bebebrapa faktor, yaitu : (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan, (3) perbedayaan kekeayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia, (4) perbedaan peranan sector swasta dan negara, (5) perbedaan skturtur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan (7) perbedaan pembagian kekuasaaan struktural politik dan kelembagaan dalam negeri.
Sedangkan menurut Jhingan (2000), mengemukakan tiga ciri utama Negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan ataupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah using dan ketinggalan zaman.
Pengertian kemiskinan relatif menurut BPS (2008) adalah “suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan”. Menurut Usman (1998:13) kemiskinan relatif merupakan kemiskinan akibat adanya perbandingan kelas-kelas pendapatan. Usman (1998:13) merumuskan konsep kemiskinan relatif berdasarkan “the idea of relative standard yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat, dan waktu dasar asumsinya kemiskinan disuatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Konsep kemiskinan semacam ini diukur berdasarkan pertimbangan anggota masyarakat tertentu, dengan member orientasi pada derajat kelayakan hidup. Konsep ini juga telah memperoleh banyak kritik, terutama karena sulit menentukan layak hidup itu, ukuran kelayakan ternyata beragam dan tentu berubah-ubah, apa yang dianggap layak dalam komunitas tertentu boleh tidak jadi tidak layak bagi komunitas lainnya”.
- Defenisi Opersaional
Yang di maksud dengan kemiskinan di pedesaan dalam penelitian ini adalah kemelaratan yang dialami oleh masyarakat y ang mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi di Negeri Lohiatala Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dan hal tersebut dapat dilihat pada beberapa faktor di bawah ini:
- Faktor Penyebab kemiskinan di Negeri Lohiatala
- Minimnya Sumber Daya Manusia
- Perputaran Perekonomian dalam Negeri yang kurang maksimal
- Minimnya infrastruktur Desa
- Tipe kemiskinan di Negeri Lohiatala
- Tipe kemiskinan absolut
- Tipe kemiskinan relatif
- Tipe kemiskinan subjektif
- Upaya penanggulangan kemiskinan di Negeri Lohiatala
- Masuknya pembangunan melalui PNPM Mandiri di Negeri Lohiatala
- Bantuan pertanian dan peternakan dari pemerintah kepada masyarakat di Negeri Lohiatala
- METODOLOGI PENELITIAN
- Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Negeri Lohiatala Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Informan Penelitian
Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah berjumlah 11 orang diantaranya Kepala Desa dan seorang stafnya sebanyak 2 orang, masyarakat setempat sebanyak 3 orang, tokoh agama sebanyak 2 orang dan petugas atau fasilitator PNPM tingkat Desa dan Kecamatan 2 orang, tokoh adat atau tokoh masyarakat sebanyak 2 orang.
- Teknik Penentuan Informan
Penentuan dilakukan secara purposive dengan sengaja atas pertimbangan tertentu.
- Instrumen Penelitian
- Wawancara, dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan secara terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara.
- Observasi, dimana peneliti akan mengamati kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah yang berkembang dalam masyarakat.
- Teknik Pengumpulan Data
Data yang di kumpulkan, setelah di olah akan di analisis dengan teknik analisa diskriptif kualitatif. Yakni data yang diambil dari informan, langsung dituangkan dan dianalisis berdasarkan temuan dilapangan sehingga dapat diidentifikasi masalah yang dimaksud.
- ANALISA DATA
Analisis dilakukan dengan menggunakan kata-kata bukan angka. Pendekatan yang di gunakan untuk menganalisa data menurut Sugiono (2009:147) adalah cara mendiskripsikan atau mengambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dan merefleksi data yang berisi pendapat, gagasan, komentar oleh penelitian.
Pertama : Data reduksi model analisa menajamkan, menggolongkan dan mengarahkan bahkan membuang data yang tidak perlu dan melakukan organisasi data secara sistematis berdasarkan kategori yang sudah ditentukan.
Kedua : Pengajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
Ketiga : Verifikasi atau penarikan kesimpulan yakni satu proses penarikan kesimpulan untuk dapat saja dilakukan selama proses penelitian yang dirumuskan.
Penarikan kesimpulan ini menjadi sangat penting karena semua data yang sudah dikumpulkan dan telah melalui proses reduksi dan pengajian data mendapatkan makna yang sesungguhnya dalam penarikan kesimpulan.
- SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I :
BAB II :
BAB III :
BAB IV :
BAB V :
|
Merupakan BAB Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
Merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan identitas informan.
Merupakan BAB analisis dan pembahasan.
Interpresi data (Kemiskinan di Negeri Lohiatala)
Berisi kesimpulan dan saran
BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Lohiatala mulanya ada di lohiasapalewa karena lohiatala dan lohiasapalewa adalah satu negeri. Nama asli atau mulanya adalah lohia. Sedangkan berubah jadi lohiatala dan lohiasapalewa karena lohia ada di petuanan air tala dan air sapalewa. Kemudian pada tahun 1800 negeri lohia ini pecah dua yaitu, lohiasapalewa dan lohiatala. Pada waktu lohia masih jadi satu, lohiasapalewa rajanya bernama bapak Soua Tibalilatu dan wakilnya bernama bapak Balai Manakane.
Lohia yang pindah kepetuanan tala sehingga jadi nama lohiatala dibawah pimpinan wakil yang bernama samai Manakane Tempat dimana lohiatala diami bernama tape tunu sabatai. Artinya tanah yang ada diantara air tala dan air eti. Jadi lohiatala punya hak atau kuasa ada dipetuanan tala dan eti. Lohiatala berstatus dusun atau negeri anakan dipimpin oleh tiga orang wakil.
Kemudian wakil suita/Jacob makerawe diangkat lagi oleh pemerintah belanda jadi raja dengan SK yang dikenal dengan bahasa uabuai sehingga raja pertama di lohiatala adalah bapak suita/Jacob makerawe. Saat SK ini sudah ada, para tua-tua dari lohiatala buat pendekatan mohon kesediaan bapak raja soua tibalilatu di negeri induk untuk melepaskan serta menyetujui lohiatala berubah status dari negeri anakan atau dusun menjadi negeri definitive atau berdiri sendiri dipihak pemerintah sedangkan menyangkut adat istiadat lohiasapalewa dan lohiatala jadi satu atau sama.
Sesudah itu raja suita/Jacob makerawe pimpin sampai mati. Kemudian anaknya bernama mateus makerawe menjadi raja lagi dari tahun 1947-1965. Ditahun 1952 tanggal 25 agustus masyarakat lohiatala menyerahkan diri kepada TNI dinegeri hatusua dan tinggal di negeri hatusua dari tahun 1952 sampai 1965 Bulan januari. kemudian dibulan januari 1965 tanggal 15 kembali dari hatusua dengan tujuan kembali ke negeri lama/lohiatala lama. Namun sampai disuatu tempat yang bernama kweletei lalu tinggal dengan maksud sementara saja sampai satat ini.
Dan secara resmi menetap disini terhitung mulai tanggal 28 november 1966. Dan setiap tanggal 28 november ditetapkan sebagai HUT negeri. Jadi setelah raja mateus makerawe diangkat lagi raja seperti:
Di Negeri Lohiatala, terdapat tuju Marga yang digabungkan dalam dua soa, menurut took-tokoh adat yang ada di sana dari tuju marga yang digabungkan dalam dua soa tersebut diantaranya :
Adapun marga-marga yang terdapat dalam Soa Tibali sebagai berikut :
Adapun marga-marga yang terdapat dalam Soa Tibali sebagai berikut :
Adapun Batas Negeri Lohiatala Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat adalah :
Adapun luas Wilayah Negeri Lohiatala Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebesar 17,63 Km (berdasarkan statistik).
Hubungan dengan alam pada Negeri ini, dari hasil observasi dan wawancara, dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat, maka diperoleh keterangan bahwa keadaan iklim di negeri ini cukup potensial karena memiliki lahan yang sangat subur terbentang dataran tinggi yang meliputi daerah hutan. Dalam hal potensi alam yang dimiliki oleh masyarakat Negeri Lohiatalah sampai sekarang belum dikelolah dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat setempat.
Mengenai keadaan iklim sebagaimana layaknya di Negeri-Negeri Lain secara Umum dan Negeri Lohiatala secara khusus, Negeri ini juga memiliki dua macam musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kedua musim ini diselngi oleh musim pancaroba yang merupakan peralihan dari musim kemarau ke musim hujan dan sebaliknya dari musim hujan ke musim kemarau.
Musim kemarau berlansung dari bulan desember sampai dengan bulan maret, yang disusul dengan musim pancaroba yang merupakan peralihan dari musim kemarau ke musim hujan berlansung dari bulan November sampai dengan bulan april. Sedangkan musim kemarau berlansung dari bulan mei sampai dengan bulan oktober yang disusul dengan musim pancaroba sebagai peralihan dari musim hujan ke musim kemarau yang berlansung pada bulan November.
Dilihat dari jenis pekerjaan yang ada pada masyarakat Negeri Lohiatala adalah bercocok Tanam atau disebut dengan petani. Akan tetapi tidak semuanya memiliki pekerjaan yang sama pasti ada yang berbeda-beda biarpun itu hanya satu atau dua orang. Ada juga yang satu Rumah Tangga memiliki multi profesi karena selain sebagai petani, ia juga sebagai seorang peternak ternak yang dimaksud diantaranya ternak sapi, babi itik dan ternak-ternak lainnya.
Kemudian ada yang berprofesi sebagai seorang guru, ia pun juga harus bertani dan beternak demi menunjang kebutuhan hidup keluarganya sehingga proses berputarnya pekerjaan masyarakat tidak menetap sesuai dengan hobinya sehari hari. Proses bercocok tanam pada masyarakat disana mereka menyesuaikan diri dengan keadaan iklim, dimana masyarakat Negeri Lohiatala mereka bercocok tanam biasanya pada awal musim hujan untuk tanaman yang berumur pendek seperti jagung, kacan tanah, umbi-umbian dan lain-lain. Sedangkan tanaman seperti pisang, dan lainnya ditanam berdasarkan kesempatan mereka karena masyarakat di sana, disamping mereka sebagai petani, ada pekerjaan lain yang mereka kerjakan.
Hal ini bisa dapat dilihat pada tabel I tentang jenis pekerjaan masyarakat Negeri lohiatala:
Tabel I : Jenis Pekerjaan Masyarakat Negeri Lohiatala
Sumber Data : Kantor Negeri Lohiatala 2012
Dari tabel tersebut di atas menunjukan bahwa yang mendominas jenis pekerjaan pada masyarakat Negeri Lohiatala adalah Masyarakat yang menggantungkan hidupnya di bidang pertanian (Bertani), dengan presentasenya adalah 92,61%. Kemudian disusul dengan masyarakat yang bergerak di bidang wirausaha dengan jumlah presentasenya adalah sebanyak 2,46%, sedangkan pensiunan berjumlah 1,23%. Sedangkan Nelayan, penjual eceran, penjual penganan, industry kecil dan menjahit masing-masing 0%, yang artinya, tidak ada masyarakat yang bekerja pada beberapa bidang tersebut.
Mengenai keadaan penduduk Negeri Lohiatala berdasarkan data penduduk pada Kantor Negeri Tahun 2012 berjumlah 1044 jiwa, jumlah tersebut terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 551 jiwa Dengan presentasi pada penduduk laki-laki sebanyak 52,77% sedangkan penduduk perempuan sebanyak 493 jiwa dengan presentase 47,22%. Dari data tersebut di atas, maka penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.
Dan untuk lebih jelas pada jumlah penduduk Negeri Lohiatala diklaisifikasikan menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel II di bawah ini.
Tabel II : Klasifikasi Umur menurut Jenis Kelamin
Sumber Data : Kantor Negeri Lohiatala 2012
Dari tabel II tersebut di atas, maka tergambar bahwa golongan umur dengan jumlah yang paling terbanyak adalah dari golongan 26 sampai dengan 55 jumlahnya 256 jiwa dengan presentase 24,52%. Perbedaan golongan umur yang ada pada tabel II di atas tidak begitu jauh dengan golongan umur lainnya. Sedangkan golongan umur yang paling kecil adalh pada golongan umur 56 thun ke atas dengan jumlahnya 15,42%.
Pendidikan merupakan faktor arah kemaslahatan taraf hidup manusia, pendidikan dapat berubah pola fikir dan tingkah laku seseorang. Kenyataan sosial seperti ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan yang dicapai seseorang akan mempengaruhi status sosial, seperti memperoleh kesempatan kerja maupun mempengaruhi pikiran atau pendapat orang lain karena dapat memiliki pengetahuan yang lebih baik. Negeri Lohiatala dengan jumlah penduduk 1044 jiwa dengan jumlah sarana dan prasarana yang ada di sana yaitu satu buah Taman Kanak-Kanak (TK) dan satu buah Sekolah Dasar (SD ). Dari jenjang-jenjang pendidikan yang dicapai. Jelas kondisi pendidikan masyarakat Negeri Lohiatala dapat dilihat pada tabel III berikut ini :
Tabel III : Tingkat pendidikan Masyarakat Negeri Lohiatala
Sumber Data : Kantor Negeri Lohiatala 2012
Uraian tabel di atas, menggambarkan bahwa yang menempati tingkat pendidikan tertinggi adalah warga yang memiliki tingkat pendidikan tamat Sekolah Dasar atau sederajat yang berjumlah 325 orang dengan presentasenya 31,13 sedangkan yang paling terkecil adalah tingkat pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Akdemik yang berjumlah 33 orang dengan presentase 3,16%.
Dari segi keagamaan, sebagai negeri yang notabenenya adalah beragama Kristen Protestan, upaya untuk peminaan mental dan spiritual masyarakat agar lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka tersedia sebuah gereja. Tingkat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sarana peribadatan dalam kegiatan agama Kristen Protestan sangat memuaskan. Hal tersebut terlihat dengan adanya pembinaan yang baik sehingga dapat menekan tingkah laku Negatif yang semata-mata menyimpang dan bertentangan dengan keyakinan.
Struktur organisasi dalam suatu lembaga masyarakat sangat penting dalam hal ini dimaksud agar lebih diketahui secara konprehensif oleh staf Negeri yang tergabung dalam pemerintah tersebut. Selain itu, tercipta kondisi yang dinamis dalam kehidupn masyarakat berbangsa dan bernegara. Pada umumnya masyaraka yang memiliki struktur organisasi yang jelas yang lebih efektif dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram dan teratur. Alam upaya memperdayakan masyarakat di Negeri Lohiatala, maka dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai keutuhan masyarakat itu sendiri dimana mereka berada. Lembaga-lembaga dimaksud adalah LKMD, LMD dan PKK, lembaga kemasyarakatan ini ditetapkan dalam peraturan Negeri, hal ini juga berlaku di Negeri-Negeri lain di Indonesia. Negeri Lohiatala memiliki struktur pemerintahan yang penerapannya bersuber dari Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang dapat dilihat dari struktur organisasi Pemerintah Negeri Lohiatala Sebagai berikut :
Struktur Organisasi Pemerintah
Negeri Lohiatala
Struktur Organisasi Pemerintah Negeri Lohiatala dapat dijelaskan secara detail wewenang dan kewajiban dari pemerintahan perangkatnya sebagai berikut :
Raja Negeri menjalankan wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah negeri yaitu : menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri. Raja Negeri merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama dalam bidang pemerintah Negeri, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemeritah. Disamping fungsi-fungsi tersebut, raja negeri berfungsi menangani urusan pemerintahan termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tujuannya untuk menimbulkan serta mengembangkan jiwa gotongroyong masyarakat sebagai sandi utama pelaksanaan pemerintah negeri.
Sekretaris Negeri adalah urusan staf yang membantu Raja Negeri dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah Negeri tugasnya untuk menjalankan fungsi administrasi Negeri.
Kepala-kepala urusan (KAUR) bertugas membantu sekretaris Negeri dalam mengurus berbagai urusan dibidang pemerintah, kesejahteraan dan keuangan Negeri dalam hal ini mengenai administrasi serta mewakilisekretaris bila diminta atau berhalangan.
Guna memperlanca jalannya pemerintah Negeri, dibentuk kepala-kepala soa yang dikepalai oleh dua kepala soa diantaranya kepala soa yang membidangi urusan pemerintah dan kepala soa yang membidangi urusan adat hal ini berlaku di Negeri Lohiatala.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang keanggotaannya terdiri atas, perwakilan dari ke 2 Soa yang tersebar di Negeri Lohiatala, selain itu ditambah dengan yang lain apabila belum tercukupi tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyumbang aspirasi masyarakat dan juga sebagai fungsi control terhadap jalannya pemerinahan Negeri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku pemerintah Negeri.
BAB IV
STUDI TENTANG KEMISKINAN DI NEGERI LOHIATALA
Kemiskinan Struktural adalah suatu kelompok masyarakat (biasanya terjadi pada Negara berkembang) disebut berada pada tingkat kemiskinan struktural karena secara struktur, hidup pada kemiskinan. Struktur itu, sulit melepaskan diri dari kemiskinan antara lain karena modal yang tidak ada, pendidikan yang rendah, dan aspek lainnya yang dapat mengangkat derajat kemiskinan pun tidak ada. Dalam ekonomi pembangunan, hal ini disebut juga sebagai vicious circle (lingkaran setan). Untuk itulah berbagai bantuan sangat diperlukan untuk mengubah struktur tersebut.
Bila dilihat dari pengertian kemiskinan struktural diatas, maka sangat berkaitan erat dengan kemiskinan yang terjadi di Negeri Lohiatala. Hal ini digambarkan dengan kondisi kehidupan masyarakat yang relatif hidup dibawah standar perekonomian. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat mendasar seperti kurangnya Sumberdaya Manusia, kurangnya kesadaran masyarakat akan pendidikan, kepemilikan modal yang tidak ada, tidak ada keahlian tersendiri yang mendatangkan keuntungan dan banyak hal lagi yang dapat mengakibatkan kemiskinan tersebut terjadi.
Kemudian, kemiskinan ini digambarkan dengan adanya perumahan masyarakat yang sebagian besar tidak layak huni, lahan perkebunan dan pertanian yang sangat luas tapi tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga menimbulkan kemiskinan dan pada akhirnya kehidupan masyarakat setempat tergolong dalam kemiskinan struktural.
Hal ini dapat dibenarkan oleh Selo Soemardjan (1980:5) Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang di derita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya (dikutip dalam Alfian et al (eds) kemiskinan struktural. Hal 9.).
Hal demikian, perlu ada perhatian dan sentuhan penuh dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri terutama bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial atau masyarakat.
Perhatian yang dimaksud berupa bantuan-bantuan yang disalurkan baik itu berupa materi maupun nonmateri dan bersifat fisik maun nonfisik, sehingga kesejahteraan yang diidamkan bersama dapat terpenuhi dengan baik.
Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah memenuhi kebutuhan dasar minimnya tetapi masih lebih jauh rendah dibandingkan masyarakat sekitarnya (lingkungan). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawa, maka akan semakin besar jumlah penduduk yang dapat dikategorikn miskin, sehingga kemiskinan relative erat hubungan dengan masalah distribusi pendapatan.
Tipe kemiskinan relative juga terjadi pada beberapa keluarga atau masyarakat yang ada di Negeri Lohiatala. Ada sebagian masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, akan tetapi kebutuhan-kebutuhan lain belum mampu untuk mereka penuhi. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan akan pendidikan anak, kebutuhan-kebutuhan lain yang harganya relative tingggi. Demikian, maka Negeri tersebut dapat dikategorikan sebagai Kemiskinan relatif.
Masyarakat yang mendiami negeri tersebut mereka berpendapat bahwa yang penting kebutuhan pokok terpenuhi seperti makanan dan tempat tinggal, dan untuk masalah pendidikan anak dan kebutuhan lain mereka sampingkan. Bila dilihat dari masalah tersebut, maka masyarakat sangat sulit untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan yang selama ini mereka alami dan mereka rasakan.
Akibat dari kemiskinan itu pula, maka sering terjadi konflik antara individu maupun kelompok sehingga dapat meresahkan masyarakat setempat. Salah satu faktor nyata yang merupakan salah satu faktor pengaruhnya terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah sarana air bersih. Sarana ini sering ada usaha-usaha untuk mengatasinya namun tidak lama berjalan sudah mendapatkan kemandekan diakibatkan oleh kerusakan mesin dan sebagainya. Pada akhirnya sampai sekarang masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-harinya.
Hal tersebut dapat diakui oleh Jhingan (2000), bahwa ada tiga ciri utama Negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan ataupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah ketinggalan zaman.
Dari penjelasan diatas, maka perlu pembenahan baik secara internal maupun eksternal dalam negeri itu sendiri sehingga kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pembenahan dimaksud adalah bagaimana mencari solusi untuk mengatasi titik permasalahan kemiskinan yang ada di Negeri Lohiatala sehingga masyarakat Negeri tersebut mendapatkan jaminan dari berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakatnya.
Infrastruktur Desa atau Negeri dalam hal ini Kantor Desa, Baileo (tempat pertemuan) sarana ibadah, Puskesmas, dan lain sebagainya yang merupakan suatu kesatuan untuk mendukung terlaksananya pelayanan publik baik bidang pemerintahan, kesehatana, keagamaan dan sebagainya dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Fasilitas umum bidang pemerintahan seperti Kantor Desa Baeleo dan sebagainya, bidang Kesehatan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan bidang keagamaan seperti Mesjid, Gereja dan sebagainya.
Realitas berbeda dengan keadaan yang terjadi di Negeri Lohiatala yang sangat minim akan infrastruktur Desa dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang dimiliki oleh Negeri Lohiatala hanya 1 buah kantor Desa tapi sampai sekarang tidak difungsikan dengan baik sehingga setiap pelayanan telah menggunakan Rumah Raja sebagai pusat pelayanan masyarakat sedangkan kantor desa dibiarkan kosong. Kemudian sarana ibadah Negeri Lohiatala memiliki 1 buah Gereja sedangkan kesehatan tidak ada Puskesmas dan yang ada hanya 1 buah PUSTU. Dengan tidak adanya puskesmas maka pelayanan masyarakat bidang kesehatan terpaksa mereka alihkan ke Desa atau Negeri tetangga seperti Waihatu, Waisamu bahkan sampai ke Waimital (Gemba).
Ini menggambarkan bahwa masyarakat sangat kesulitan dengan pelayanan kesehatan. Padahal kita ketahui bersama bahwa kesehatan merupakan salahsatu faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Ketika pelayanan kesehatan dialihkan ke Desa atau Negeri tetangga, maka masyarakat harus mengeluarkan biaya yang cukup untuk perongkosan, kemudian biaya puskesmas, dan biaya obat dan pengobatan lainnya. Kemudian masyarakat harus menguras tenaga dan waktunya untuk perjalanan ke layanan kesehatan yang ada di Negeri atau Desa tetangga.
Kemudian fasilitas umum lainnya seperti air bersih, akses jalan, dan WC umum dan sebagainya sama sekali tidak ada sehingga masyarakat sangat kesulitan. Masalah air bersih contohnya, bahwa tidak ada air sumur atau ledeng yang ada dalam negeri tersebut dan yang mereka harapkan adalah kali besar yang kadang-kadang kalau hujan maka terjadi banjir besar, untuk itu otomatis mereka tidak bisa mendapatkan air bersih lagi. Sedangkan akses jalan sampai sekarang sebagian besar jalan yang mereka gunakan sehari-hari sudah rusak apalagi pada musim hujan jalan tersebut tergenang lumpur dan banjir sehingga dapat menutupi akses dan aktifitas masyarakat.
Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa layanan bidang pemerintahan, layanan kesehatan dan berbagai macam fasiitas yang sangat minim dapat mengakibatkan angka kemiskinan semakin tinggi. Hal ini dapat dikutip oleh beberapa para ahli yaitu Menurut Sar. A. Levitan (1989) kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang di butuhkan untuk mencapai suatu standart hidup layak. Kemiskinan menurut Bradley R. Schiller kemiskinan adalah ketidak sanggupan untuk mendapat barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas dan menurut Emil Salim, kemiskinan adalah biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
Pelayanan merupakan faktor utama dalam mendukung terlaksananya program pemberdayaan dan pemberantas kemiskinan. Pelayanan dimaksud sangat beragam, dan salah satu pelayanan yang dimaksud disini adalah pelayanan pemerintah daerah bidang pertanian dan perkebunan. Dengan adanya pencanganan program pemberian bantuan berupa Bibit, alat garapan dan finansial berupa uang tunai yang diberikan lansung kepada masyarakat serta masyarakat sangat mensyukuri hal itu. Akan tetapi berselang beberapa bulan kemudian mereka mengalami hambatan karena tanaman yang mereka tanam terserang oleh penyakit dan pada akhirnya merka tidak mendapatkan hasil dari pelayanan tersebut.
Hal ini terjadi karena setelah pemberian bibit dan sebagainya, mereka tidak melakukan atau tidak memberikan sosialisasi terkait dengan cara penanaman dan pemeliharaan tanaman yang ditanami oleh masyarakat dalam bentuk kelompok tersebut. Kemudian bibit yang diberikan semuanya adalah pertanian, dan bukan perkebunan sedangkan masyarakat setempat mempunyai kehidupan sehari-hari dengan perkebunan sehingga apa yang mereka dapatkan dan mereka kerjakan sesungguhnya merupakan hal yang baru maka perlu ada pendampingan. Dari persoalan-persoalan tersebut, maka pelayanan yang pemerintah berikan kepada masyarakat setempat belum maksimal dan otomatis mereka kurang merasakan pelayanan tersebut.
Kemudian bukan hanya bantuan itu saja tapi ada jenis bantuan yang diberikan oleh Dinas pertanian dan perkebunan yang disebut dengan dana Gapoktan. Dana ini diberikan secara lansung kepada masyarakat untuk membuka dan mengelola usaha dibidang perkebunan seperti kopi, coklat, cengkih pala dan sebagainya. Namun sampai sekarang dana tersebut tidak dikelolah dengan baik hal ini dikarenakan oleh kurang ada keahlian untuk mengelola dan mengatur keluar masuknya pembiayaan untuk kebutuhan masing-masing kelompok.
Dengan demikian, maka pelayanan yang kurang maksimal diberikan sehingga menimbulkan kesenjangan sosial ditenga-tengah harapan untuk merubah nasib kehidupan yang dari buruk ke yang lebih baik. Hal ini dapat dikemukakan oleh Schiller (1979), kemiskinan adalah ketidak sanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Dalam kaitan dengan itu bahwa persoalan kemiskinan berkaitan erat dengan konsep atau program pemberdayaan.
Pendidikan sangat penting terutama untuk menunjang kebutuhan hidup dan kehidupan sehari-hari. Pendidikan tersebut bukan hanya didapatkan melalui sekolah-sekolah saja akan tetapi didapatkan melalui sosialisasi pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Ini dilakukan untuk memberikan muatan dan ilmu serta pengalaman kepada masyarakat untuk bagaimana cara mengelola, bagaimana cara mengatur dan bagaimana cara mendapatkan sesuatu nilai yang bersifat positif untuk kehidupannya sehari-hari.
Pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan Formal dan pendidikan Nonformal ini bertujuan untuk pemberantasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan dan pemberantasan pengangguran melalui pendidikan-pendidikan tersebut juga maka masyarakat mampu untuk mandiri dan tidak tergantung kepada pemerintah atau swasta. Hal ini sangat beda dengan apa yang terjadi pada masyarakat Negeri Lohiatala, dimana pendidikan Formal sudah minim ditambah lagi dengan tidak tersentuhnya pendidikan nonformal sehingga tidak ada keahlian-keahlian khusus untuk membuka dan mengembangkan usahanya.
Dari kurangnya pendidikan tersebut, maka masyarakat sangat sulit untuk keluar dari masalah kemiskinan dan dalam kehidupan sehar-hari mereka hanya bergantung pada alam serta mereka bergantung pada tenaga yang mereka miliki karena hamper seluruh masyarakat dalam negeri tersebut tidak memiliki skill untuk keahlian tertentu. Ini sangat beda dengan Desa atau Negeri tetangga seperti Waihatu dan Waisamu yang sebagian masyarakat hidup dalam berkecukupan.
Masalah Sumber Daya Manusia ini sangat diakui oleh Nashier bahwa Pertama ; kemiskinan adalah berkaitan dengan nasib atau takdir diluar kemampuan manusia. Kedua ; melihat kemiskinan disebabkan oleh pendidikan rendah, kekurangan gizi dan lainnya. Ketiga : kemiskinan karena pengawasan yang lemah sehingga menimbulkan korupsi, manajemen tidak efektif dan hukum tidak jalan. Keempat: kemiskinan karena adanya penghisapan uang rakyat oleh penguasa dan cenderung menipu rakyat. Kelima: kemiskinan karena adanya ketidak adilan tataran sosial, ekonomi, politik, budaya.
Kemiskinan sangat kaitan erat dengan kehidupan sehari-hari dimana masyarakat sulit untuk melepaskan diri dari kemiskinan tersebut akibat dari berbagai macam masalah-masalah sosial yang bersumber dari masyarakat itu sendiri maupun datang dari luar masyarakat dimana mereka tinggal. Kemiskinan juga diakibatkan karena kelemahan pemerintah dalam menanggulangi kehidupan masyarakatnya sehingga proses pembangunan berjalan tidak merata baik itu pembangunan secara fisik maupun secara nonfisik.
Sebagaimana sebagian masyarakat negeri lohiatala berpendapat bahwa masalah kemiskinan yang selama ini mereka alami merupakan suatu hal yang biasa karena berpuluhan tahun mereka hidup dengan keterbatasan yang mereka miliki. Keterbatasan yang dimaksud adalah tempat tinggal yang mereka diami tidak layak huni, infrastruktur desa yang sangat kurang bahkan sarana dan prasarana umum yang biasa masyarakat gunakan seperti air, MCK dan sebagainya sangat minim. Dengan demikian maka masyarakat berpendapat bahwa apabila ada bantuan dari pemerintah maka mereka bersyukur, tetapi kalaupun tidak adapun mereka tetap bersyukur walaupun kehidupan mereka sangat keterbatasan.
BAB V
PENUTUP
Adapun benang merah yang penulis dapatkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebaga berikut :
Bahwa sebagian besar masyarakat atau penduduk yang ada di Negeri Lohiatala rata-rata mempunyai pendidikan dibawah standar. Baik itu pendidikan Formal Maupun pendidikan Nonformal.
Dengan adanya akses jalan yang rusak, ditambah dengan transportasi penghubung antara Negeri Lohiatala dengan pasar yang sangat minim, sangat mempengaruhi aktifitas keseharian masyarakat untuk membawa hasil kebunnya ke pasar, sehingga menimbulkan lemahnya perputaran ekonomi dalam negeri tersebut.
Infrastruktur Desa dalam hal ini Kantor Desa, Baileo, Puskesmas sarana peribadatan dan sebagainya merupakan faktor pendukung dalam hal pelayanan kepada masyarakat akan tetapi kenyataan mengatakan lain di Negeri tersebut, karena mereka tidak memiliki sebagian dari sumber layanan tersebut sehingga sampai sekarang masyarakat sangat haus akan layanan.
Tipe kemiskinan ini tidak ada di Negeri Lohiatala akan tetapi usaha mengurangi kemiskinan selalu berjalan sehingga masyarakat setempat tidak terkesan seperti Tipe Kemiskinan dimaksud.
Kemiskinan tersebut yang dialami masyarakat Negeri Lohiatala karena selain tingkat pendidikan yang sangat minim, modal untuk pembelanjaan kebutuhan sehari-hari sangat kesulitan sehingga tingkat kemiskinan sulit untuk dilepaskan secara total dari masyarakat Negeri tersebut.
Upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah dengan masuknya berbagai macam progam pemerintah melalui PNPM Mandiri yang dialokasikan dana yang begitu besar dan dalam program tersebut berupa program fisik sehingga bisa merubah sedikit demi sedikit angka kemiskinan pada negeri tersebut dan dapat diprediksi 20 tahun kemudian angka kemiskinan pada Negeri Lohiatala dapat terlaksana dengan baik.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kak apakah bisa minta file aslinya
BalasHapus